Indonesia Menulis: Unesa Rancang Gerakan Masif dan Sistemik di Bidang Pendidikan

Apa jadinya kalau para master trainer berkumpul dalam satu forum diskusi? Kita mesti membayangkan betapa seru dan dahsyatnya alur komunikasi di antara mereka. Itulah yang tergambar dalam pertemuan para instruktur (trainer) program Indonesia Menulis yang dihelat di ruang rapat rektorat Unesa, Rabu (14/3/2012).

Forum yang dihajatkan sebagai persiapan 18 instruktur (trainer)  program Indonesia Menulis yang dikemas dalam Jatim Menulis ini berlangsung seru dan sangat dinamis. Semangat mereka adalah menyukseskan program kerja sama antara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Jatim ini. 

Para instruktur Indonesia Menulis memang dipilih dari para “master” atau “pendekar” yang reputasinya tak diragukan dan telah malang melintang di dunia kepelatihan menulis. Mereka terdiri atas para akademisi, guru, juga jurnalis, konsultan media, serta praktisi komunikasi yang andal di bidang masing-masing.

Dalam forum yang dipimpin oleh Project Officer Indonesia Menulis, Much. Khoiri ini, tak satu pun instruktur yang tidak angkat bicara. Mereka saling menunjukkan kepiawaian dalam memersiapkan diri dengan tips dan trik yang mereka miliki. Tujuan mereka sama, yakni menyukseskan program Indonesia Menulis.

Jurus-jurus ampuh pun mereka keluarkan untuk menjadikan pelatihan dan pendampingan menulis untuk para guru, mahasiswa, dan Siswa SLTA se-Jatim yang dijadwalkan berlangsung pada 24-26 Maret 2012 ini benar-benar efektif dan mampu mencetak penulis-penulis andal. Mereka juga menginginkan agar pelatihan yang digawangi oleh tim kreatif Mitra Kreasindo Abadi (MKA) ini memiliki nilai plus dan tampil beda dibanding pelatihan-pelatihan pada umumnya. Tak heran, diskusi pun berlangsung ekstra-dinamis. Adu argumen yang konstruktif tak bisa dihindari dan menunjukkan, mereka memang para trainer berkelas.

Para “pendekar” pelatihan yang 100 persen alumni Unesa itu di antaranya adalah Dr. Suyatno, M.Pd. (Kahumas Unesa), Drs. Martadi, M.Sn., Anwar Kholil, S.Pd., M.Pd. (konsultan pendidikan World Bank), Drs. Moh. Nadjib, M.Si. Juga ada Rukin Firda dan Eko Prasetyo (keduanya redaktur senior dan editor bahasa Jawa Pos), Dra Sirikit Syah (dosen dan praktisi media watch, Ria Fariana (guru dan penulis produktif untuk karya kreatif remaja), serta Eko Pamuji (redaktur senior Harian Bangsa), dan beberapa lainnya.

Satu hal yang juga mencuat dalam forum itu adalah, keinginan para “pendekar” Unesa itu agar Indonesia Menulis tidak sekadar hanya kegiatan pelatihan menulis, tetapi menjadikannya sebagai bangunan besar yang menggarap lebih banyak lagi program untuk kemaslahatan bangsa, khususnya di bidang pendidikan.

“Indonesia Menulis harus didesain sebagai gerakan yang masif dan sistemik. Jadi tidak sekadarpelatihan” kata Martadi.

Karena itu, pasca-launching dengan target menerbitkan empat buku, 2 Mei 2012 nanti, mereka sepakat berkolaborasi intensif untuk menggarap isu-isu global terkait dunia pendidikan. Targetnya, menjadikan Unesa memiliki peran besar dalam dunia pendidikan dan mampu menyuguhkan kontribusi positif dan konkret untuk negeri ini.

Indonesia Menulis memang mulai digerakkan dari Surabaya lewat bingkai Jawa Timur Menulis. Tetapi, ke depan sayap gerakannya akan menggelinding secara nasional. Bahkan, tak lama lagi akan ada pertemuan khusus utk mengonkretkan Indonesia Menulis sebagai gerakan yang masif dan sistemik sebagai antisipasi masuknya isu-isu global.

“Kami merasa mendapat tambahan energi yang luar biasa dari teman-teman instruktur ini untuk menyukseskan program Indonesia Menulis. Kami juga siap berkolaborasi dengan tim kerja Unesa untuk memberikan kontribusi lebih konkret dan maksimal di dunia pendidikan dan apa saja untuk menjadikan bangsa ini berbudaya menulis,” kata Khoiri seusai memimpin pertemuan tersebut. (indonesia-menulis.com/sha/im-Humas Unesa)

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Peranan Media Sosial Dalam Pendidikan

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial,  forum dan dunia virtual. Dalam dunia pendidikan media sosial pun ikut berperan penting dalam peningkatan kualitas pelajar.
 
Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content“.
 
Pendidikan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991) diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.
 
Apakah saat ini Media Sosial ikut berperan dalam dunia pendidikan? Iya tentu, ini dapat dilihat dari banyaknya metode baru dalam dunia pendidikan yang banyak menggunakan media pembelajaran yang diambil dari media sosial. Kegiatan belajar pun menjadi lebih mudah saat media sosial digunakan dalam dunia pendidikan.Melalui media sosial pelajar dapat lebih kreatif dan mandiri dalam belajar, dengan demikian kualitas pelajar pun dapat meningkat, dengan meningkatnya kualitas pelajar tentu mutu pendidikan pun semakin baik.
 
Cara menggunakan media sosial agar dapat memicu kualitas pelajar adalah memanfaatkan segala kemudahan berkomunikasi dan berbagi informasi yang dimiliki media tersebut untuk proses pendidikan atau pembelajran. Beberapa media sosial yang dapat berperan dalam dunia pendidikan yang mampu memicu kualitas pelajar, diantaranya adalah Facebook, Twitter, Blog, dan Youtube. Kualitas pelajar bisa menjadi lebih baik saat memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin, dengan cara meminimalisir dampak negatifnya.
 
Facebook dan Twitter adalah jejaring sosial yang banyak digunakan oleh para pelajar, sistem pertemanan dan pertukaran informasi yang sangat mudah dilakukan di situs ini lah yang menyebabkan banyaknya pelajar yang memiliki akun tersebut.
 
Dengan memanfaatkan segala kemudahan dan manfaat dari Facebook kegiatan belajar pun dapat tercipta, dengan kata lain menjadikan Facebook sebagai media belajar. Contoh dengan adanya fasilitas Grup di Facebook kita dapat membuat komunitas tertentu sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Biasanya Grup dibuat berdasarkan Program bidang study seperti ‘’ Pecinta Ilmu Pengetahuan Alam.” Dalam Grup ini para pelajar dapat dengan mudah dan bebas berdiskusi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga berdiskusi disini lebih menarik dan  efisien. Akhirnya pelajar dapat melakukan proses pembelajaran yang mandiri tanpa harus didampingi oleh seorang guru. Akan tetapi lebih bagus lagi bila guru ikut berpartisipasi dalam mengelola Grup tersebut.
 
Dengan keterbatasan karakter yang dimiliki oleh Twitter ini dapat dimanfaatkan dengan mempost Quote (kutipan) dari para Ilmuan, Tokoh Agama, Seniman, bahkan Quote yang kita buat sendiri. Dengan membaca sebuah kutipan yang memiliki makna yang dalam dapat menambah wawasan, dengan kalimat yang singkat namun memiliki kesaktian yang dasyat ini lah sebuah Quote dapat mudah di ingat seperti Quote dari Albert Einstein ‘’Sesuatu yang pasti di dunia ini adalah ketidak pastian.’’ Semakin banyak para pelajar yang menyebarkan Qoute semacam itu semakin banyak pula wawasan yang kita dapat. Kini untuk membuka jendela dunia tidak lagi harus melalui sebuah buku, tetapi melalui jejaring sosial pun bisa.
 
Selain jejaring sosial ada pula Blog yang dapat digunakan sebagai media mengembangan bakat. Bagi pelajar yang memiliki hobi menulis dapat dengan bebas menulis dan berkreasi di Blog pribadinya, dapat mempublikasikan karya tulisnya tanpa harus mengirimkan karyanya ke penerbit yang entah kapan bisa dipublikasikan. Semakin banyak pelajar yang aktif menulis semakin banyak pula yang dibaca, dan semakin banyak membaca tentu menambah wawasan yang dimiliki pelajar. Blog juga sangat cocok menjadi tempat menaruh gambar atau video karya siswa, karena tidak semua siswa hobi menulis, ada juga yang hobi memotret dan membuat film pendek, disini lah tempat yang sangat cocok untuk menyalurkan bakat-bakat seperti itu yang dimiliki pelajar.
 
Selain karya tulis yang dapat ditampilkan di media sosial, ada juga multimedia yang berbasis audio dan visual pun bisa dimanfaatkan. Situs yang sudah kita kenal adalah Youtube, disinilah tempat yang tepat untuk mencari sebuah video. bukan hanya video yang berbasis entertain saja yang bisa dilihat disini, sudah banyak video-video pembelajaran yang sudah terunggah didalamnya. Dengan banyaknya video pembelajaran yang sifatnya non Eksak inilah yang memicu kekreativitasan siswa meningkat. Contoh ada siswa yang tertarik bermain gitar, namun di sekolahnya tidak ada tenaga pengajar yang suka rela mengajarinya atau di sekolah tersebut belum ada ekstrakurikuler kesenian. Dalam  situasi seperti ini pelajar dapat melihat video tutor bermain gitar, yang nantinya akan menjadikan pelajar tersebut lebih kreatif. Tidak hanya video tutor bermain gitar tetapi ada pula video tutor  membuat robot.
 
Dengan demikian media sosial dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelajar, dengan cara menjadikannya sebagai tempat penyalur bakat serta menjadi sarana informasi bagi pelajar.
 
Agar peranan media sosial dapat tercipta dengan maksimal harus ada kekompakan yang tercipta antara peserta didik dan pendidik, berpandai-pandai memanfaatkan media sosial dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia dengan penggunaan yang maksimal dan bermanfaat tentunya.
Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Bantuan Untuk Pendidikan di Daerah Terpencil

JAKARTA, KOMPAS.com- Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2012, Garuda Indonesia mendukung pendidikan di daerah terpencil. Garuda Indonesia telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pujobroto, Vice President Corporate Communications PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rabu (9/5/2012), mengatakan, melalui kerjasama tersebut Garuda Indonesia mendukung pemerintah dalam pelaksanaan “Program Menjangkau Yang TidakTerjangkau”.

Pemberian bantuan pendidikan dikhususkan di wilayah Timur Indonesia, berupa rehabilitasi sekolah, peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandar, pemberian bantuan peralatan sekolah, serta pemberian buku.

Garuda Indonesia juga memberikan satu juta buku tulis berbahan kertas daur ulang untuk anak-anak sekolah di Indonesia yang akan disalurkan ke beberapa wilayah terpencil di Kawasan Indonesia Timur.

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Upaya Pemerataan Pendidikan MAsyarakat Miskin dan Terpencil di Indonesia

Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum. Selain itu pemerintah akan mengurangi tingkat disparitas atau ketidakmerataan akses baik spasial kota non kota dan yang bersifat gender.
3.4.1     Wajib Belajar
Dalam sektor pendidikan, kewajiban belajar tingkat dasar perlu diperluas dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994. Hal ini segaris dengan semangat “Pendidikan untuk Semua” yang dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi: “Tujuan pendidikan yang benar bukanlah mempertahankan ‘sistem’ tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya”
Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2006 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.
3.4.2     Bidang Teknologi
Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka. Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan.
Eksistensi televisi sebagai media komunikasi pada prinsipnya, bertujuan untuk dapat menginformasikan segala bentuk acaranya kepada masyarakat luas. Hendaknya, televisi mempunyai kewajiban moral untuk ikut serta berpartisipasi dalam menginformasikan, mendidik, dan menghibur masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan pendidikan masyarakat melalui tayangan-tayangan yang disiarkannya. Sebagai media yang memanfaatkan luasnya daerah liputan satelit, televisi menjadi sarana pemersatu wilayah yang efektif bagi pemerintah.
Pemerintah melalui TVRI menyampaikan program-program pembangunan dan kebijaksanaan ke seluruh pelosok tanpa hambatan geografis yang berarti. Saat ini juga telah dirintis Televisi Edukasi (TV-E), media elektronik untuk pendidikan itu dirintis oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Pustekkom), lembaga yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ini untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang dapat menunjang tujuan pendidikan nasional.
Tugasnya mengkaji, merancang, mengembangkan, menyebarluaskan, mengevaluasi, dan membina kegiatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan jarak jauh/terbuka. Ini dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional.
Siaran Radio Pendidikan untuk Murid Sekolah Dasar (SRPM-SD) adalah suatu sistem atau model pemanfaatan program media audio interaktif untuk siswa SD yang dikembangkan oleh Pustekkom sejak tahun 1991/1992. SRPM-SD lahir dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Produk media audio lain yang dihasilkan oleh Pustekkom antara lain Radio Pelangi, audio integrated, dan audio SLTP Terbuka. Tentu saja, itu tadi, termasuk TV-E yang akan berfungsi sebagai media pembelajaran bagi peserta didik, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan (Eka, R. 2007.

Upaya-upaya peningkatan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan masyarakat terpencil yang disarankan oleh penulis adalah :
a. Pendidikan tidak harus dibangun dengan biaya yang mahal, tetapi sekolah bisa membuat badan amal usaha yang menjadi ruh/biaya operasional pendidikan lebih-lebih tanpa melibatkan pembiayaan kepada siswa. Kalaupun siswa dikenai biaya itupun harus disesuaikan dengan tingkat pendapatan orang tua.
b. Bagaimana pemerintah dapat membuat regulasi tentang standar Biaya Operasional Pendidikan. Kebijakan BOS telah ditelurkan oleh pemerintah, namun pada kenyatannya di lapangan masih banyak sekolah-sekolah yang mencari lahan untuk menarik pungutan kepada siswa (orang tua) dengan embel-embel program tertentu.
c. Pemerintah hendaknya mempunyai komitmen untuk mendistribusikan bantuan pendidikan (Imbal Swadaya, Block Grant, dll) kepada sekolah sesuai dengan kuintasi yang dicairkan dan jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhenti di tingkat birokrasi.
d. Pemerintah memberikan reward yang menarik agar memotivasi para guru yang profesional untuk dapat mengaar di daerah-daerah terpencil.

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Pendidikan Layak di Daerah Terpencil

Di era globalisasi sekarang ini bangsa Indonesia masih dililit krisis di bidang pendidikan. Masih banyak hal yang perlu dikoreksi terutama oleh pemerintah sebagai salah satu fasilitator pendidikan. Pelayanan pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil seperti di daerah luar Jawa pada kenyataannya masih minim padahal dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan khusus untuk pendidikan sudah 20%. Dalam tulisan ini, saya ingin membahas tentang permasalahan pendidikan yang melilit daerah-daerah terpencil, dampak dari berbagai masalh tersebut, serta perhatian pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

     Daerah terpencil merupakan daerah yang letak teritorialnya berada jauh dari pusat pemerintahan. Hal inilah yang selama ini menjadi kendala berbagai perhatian yang seharusnya diberikan kepada masyarakat di daerah terpencil. Misalnya saja, pendistribusian bantuan bagi korban bencana alam di daerah terpencil memakan waktu dan proses yang lama dan berbelit-belit. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh medan-medan yang menjadi objek pendistribusian cukup sulit untuk dijangkau, karena alasan transportasi, komunikasi dan masalah-masalah klasik lainnya. Dengan begitu tidak jarang daerah-daerah terpencil korban bencana alam tidak terjamah bantuan dan terabaikan oleh pemerintah. Tidak hanya dalam hal pendistribusian bantuan bencana alam, dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi hak masyarakat pun, di daerah terpencil masih sering terabaikan.

    Di Indonesia, pelayanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah terpencil masih minim. Berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di suatu daerah masih sering muncul. Sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama yang merintangi berjalannya suatu proses pendidikan di daerah terpencil. Sarana dan prasarana ini meliputi gedung sekolah beserta isinya, serta peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar di suatu sekolah, atau lembaga tempat belajar. Sering kita lihat pembangunan gedung-gedung sekolah megah diperkotaan dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Namun hal itu akan berbanding terbalik ketika kita melihat keadaan yang sebenarnya di daerah terpencil. Tidak ada fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang kemajuan proses belajar mengajar yang mereka lakukan. Gubug-gubug reyot yang mereka sebut sebagai gedung sekolah tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai sebagaimana sekolah-sekolah normal pada umumnya.

    Pada kenyataannya, pembanguan fisik sekolah-sekolah di wilayah perkotaan terus menjamur seiring dengan dikeluarkannya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh pemerintah. Sayangnya perhatian pemerintah tentang pendidikan yang disalurkan lewat dana BOS tersebut tidak begitu nyata dirasakan dampaknya oleh masyarakat atau sekolah-sekolah di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Gembar-gembor dana BOS yang dijanjikan oleh pemerintah membahana ke seluruh pelosok negeri, namun pada kenyataannya wujud fisik dari dana BOS tersebut tidak pada sekolah-sekolah di daerah terpencil. Hal ini terjadi biasanya disebabkan oleh masalah-masalah klasik seperti hambatan pada transportasi dan komunikasi. Selain itu hambatan dari manusianya sendiri sering menjadi salah satu alasan pendistribusian dana BOS yang tidak tersalurkan. Hambatan manusia ini dapat berupa KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh aparat-aparat yang bertugas dalam pendistribusian dana BOS sehingga tidak tersampaikan kepada sekolah-sekolah di daerah teroencil sebagaimana mestinya. Masalah inilah yang sebenarnya sulit dihindari bila dibandingkan dengan masalah transportasi dan komunikasi, mengingat budaya korupsi masih menggerogoti mental bangsa Indonesia di berbagai bidang.

      Masalah yang tidak kalah menyita perhatian dalam pendidikan terutama di daerah terpencil adalah masalah kualitas guru. Tuntutan mengajar seorang guru di daerah terpencil lebih berat bila dibandingkan tuntutan guru yang mengajar di daerah perkotaan. Hambatan ini dipicu oleh masalah minimnya sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran di daerah terpencil. Sehingga seringkali seorang guru di daerah terpencil memutar otak untuk memenuhi hal tersebut. Apalagi bobot materi yang harus diajarkan harus sesusai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sejak diberlakukannya UAN (Ujian Akhir Nasional) sebagai standar kelulusan bagi siswa-siswi sekolah menengah. Hal ini tentunya menambah beban mental bagi guru di pedalaman, karena selain harus memikirkan hidupnya sebagai seorang individu di daerah terpencil, seorang guru di daerah terpencil juga harus memikirkan tanggungjawabnya sebagai seorang guru. Namun sayangnya perhatian pemerintah kepada para guru di daerah  daerah terpencil kurang. Beban yang ditanggung oleh seorang guru di daerah terpencil tidak sebanding dengan imbalan yang didapatkan.

        Selain kurang diperhatikannya nasib guru di daerah terpencil, sistem perekrutan guru di daerah terpencil juga kurang baik. Biasanya guru yang terdapat di daerah terpencil bukanlah seseorang yang ahli di bidangnya. Seringkali guru di daerah pedalaman adalah seseorang dengan ilmu dan kemampuan mengajar yang seadanya. Hal ini biasanya disebabkan karena guru yang direkomendasikan untuk mengajar hanya lulusan sekolah menengah saja, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan maksimum.

     Selain kedua masalah pendidikan yang melilit daerah terpencil tersebut, masalah keadaan lingkungan dan kondisi masyarakat di daerah terpencil juga mempengaruhi berlangsungnya proses pendidikan di daerah terpencil. Di daerah terpencil biasanya belum banyak adanya pembangunan seperti di daerah perkotaan, yaitu pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Hal ini menghambat perjalanan siswa dan guru yang akan pergi dan pulang sekolah. Seorang siswa atau pendidik yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan lama kelamaan akan menyerah dengan kondisi ini, dan terjadilah purus sekolah. Selain kendala kondisi lingkungan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang. Padahal kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan adalah pondasi awal yang dibutuhkan untuk membangun pendidikan dan pembangunan di daerah tersebut. Kebanyakan dari mereka lebih memilih menginfestasikan hartanya untuk hal-hal yang menurut mereka lebih berguna bila dibandingkan dengan pendidikan. Selain itu, terkadang mereka lebih rela menikahkan anak-anak mereka di usia muda dibanding menyekolahkan mereka, karena sekolah bagi sebagian dari mereka adalah sesuatu yang hanya akan memperparah kemiskinan mereka.

      Berbagai dampak dari masalah muncul seiring dengan memanasnya masalah pendidikan yang dialami oleh daerah terpencil. Dampak dari masalah-masalah tersebut antara lain, kemajuan mutu pendidikan di suatu daerah terpencil akan terhambat. Mutu pendidikan di daerah terpencil tidak akan pernah sama dengan mutu pendidikan di daerah perkotaan selama masalah-masalah pendidikan di daerah terpencil belum dapat teratasi.

         Selain itu, masalah-masalah tersebut menyebabkan tertinggalnya pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya. Seperti yang telah disebutkan bahwa, kemajuan pendidikan di suatu daerah/negara merupakan wujud dari kemajuan pembangunan di suatu daerah/negara. Jadi suatu daerah akan baik pembangunannya bila pendidikannya maju, dan sebalikknya suatu daerah akan terpuruk pembangunnanya bila mutu pendidikannya pun terputuk. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat di suatu daerah dipandang sebelah mata oleh masyarakat di daerah lain yang pendidikan dan pembangunanya lebih maju. Sehingga hal ini tidak baik bila terus menerus diabaikan.

            Masalah-masalah pendidikan di daerah terpencil tidak baik bila diabaikan begitu saja. Dalam hal ini pemerintah seharusnya mempunyai langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Langkah-langkah tersebut bisa berwujud perhatian yang lebih dari pemerintah dan masyarakat, maupun pengawasan yang lebih intensif terhadap pendidikan di daerah terpencil. Wujud perhatian yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang masih minim, memperbaiki kualitas guru dengan memberikan suport materi dan motivasi secara personal, mengingat perjuangan seorang guru di daerah terpencil lebih berat bila dibandingkan dengan guru di daerah perkotaan.  Hal ini bisa dilakuukan dengan penaikan gaji guru di daerah terpencil, serta seringnya diadakan perukaran guru antar daerah agar guru di daerah terpencil dapat termotivasi semangatnya.

         Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap berbagai jenis bantuan yang akan digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, kualitas guru dan penunjang pendidikan lainnya. Hal ini bisa direalisasikan dengan semangat otonomi daerah, sehingga pengawasan pemerintah terhadap pendidikan di daerah-daerah terpencil lebih optimal.

      Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah yang harus berperan dalam memajukan pendidikan di daerah terpencil, namun peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam suatu kehidupan juga menjadi peran penting dalam memajukan pendidikan dan selanjutnya pembangunan di suatu daerah, terutama daerah terpencil.

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Pendidikan di daerah Terpencil

Masalah utama yang tetap selalu menjadi garis tebal di daerah terpencil adalah minimnya fasilitas, kurangnya tenaga pengajar, serta susahnya akses. Sebagai contoh kasus dari blog Pengajar Muda di Indonesia Mengajar, kegiatan belajar mengajar harus dilakukan setelah berjalan berjam-jam dan kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan di luar runagan, di bawah pohon, ataupun menumpang di rumah warga karena tidak adanya fasilaitas pendukung. Hal ini terus saja berputar-putar menjadi hal yang menghalangi majunya pendidikan di daerah terpencil.

Menilik pada cerita upaya Yayasan Indonesia Mengajar untuk memberikan tenaga pengajar di daerah terpencil, pada gelombang pertama ada sekitar 1000 fresh graduate berprestasi dengan IPK > 3,00 yang berasal dari Universitas ternama mendaftar ke yayasan ini. Padahal, dengan jelas yayasan ini mencantumkan penempatan tenaga pengajar di daerah terpencil yang terletak di luar jawa. Hal ini menurut saya adalah suatu hal yang luar biasa dan aneh tentu saja. Luar biasa karena ini adalah suatu bentuk pembuktian bahwa sebenarnya masih banyak jiwa-jiwa idealis yang sarat pengabdian. Namun, hal ini menjadi aneh karena tawaran menjadi tenaga pengajar oleh pemerintah di daerah terpencil sepertinya dihindari, padahal pada faktanya jutaan orang berlomba-lomba menjadi PNS.

Minimnya peminat tenaga pendidikan di daerah terpencil yang ditawarkan oleh pemerintah, dan tingginya minta pelamar untuk menjadi pengajar muda di Indonesia mengajar seharusnya dapat memberi gambaran besar kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjaring tenaga. Mungkin saja minimnya gaji menjadi kendala utama, tapi ada baiknya strategi yang digunakan oleh Indonesia Mengajar untuk menarik pengajar yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil bisa diintip sedikit oleh pemerintah. Dengan strategi yang tepat, serta tentu saja perbaikan sana-sini bukan tidak mungkin setiap mahasiswa yang lulus bercita-cita mulia menjadi seorang pengajar di daerah-daerah terpencil sehingga terdapat kemajauan pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Kesenjangan Sosial Di Dunia Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Indonesia memang masih pada level stagnan atau jalan ditempat. Sistem pendidikan yang selalu berubah-rubah, kurikulum yang selalu berubah, dan kebijakan-kebijakan yang membingungkan membuat status pendidikan Indonesia belum juga meningkat. Pemerintah lewat kemendiknas telah benyak melakukan terobosan-terobosan agar pendidikan di Indonesia semakin membaik.

Pemerintah telah menaikan anggaran pendidikan menjadi 20%, hal tersebut bertujuan untuk menaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menaikan anggaran pendidikan sebanyak 20% memang cukup strategis, namun tingkat keefektifan anggaran tersebut masih diragukan. Program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lain diantaranya dalah sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu progaram unggulan yang masih hangat dalam dunia pendidikan Indonesia. Guru yang telah mendapatkan status guru bersertifikat, secara finansial akan semakin membaik. Guru bersertifikat akan dinaikan gajinya dua kali lipat dari gaji semula. Guru-guru yang telah bersertifikat diaharapkan akan menjadi agen-agen pelecut kebangkitan pendidikan Indonesia. Pemerintah dengan ekspektasi yang besar berharap dari guru-guru bersertifikat mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Harapan pemerintah nampaknya ibrat dongeng negeri antah berantah yang hanya imajinasi dan khayalan saja.

Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru nampaknya tidak berbanding dengan kualitas guru pada kenyataannya. Guru dengan tunjangan hidup yang besar membuat sindrom OKB (orang kaya baru) seperti lupa daratan dan tugas sesungguhnya sebagai pendidik. Fenomena yang paling akatual adalah guru bermobil masuk sekolah. Jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA seakan menjadi show room mobil dadakan. Halaman sekolah manjadi parkiran mobil dari dari para sang pendidik.

Program pemerintah yang tidak efektif dan efisien membuat kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan muncul. Pada satu sisi guru PNS dan bersertifikan mampu mengumpulkan pundi-pundi uang yang banyak bahkan yang sebelumnya naik sepeda motor kini sudah mampu membeli mobil. Ironisnya masih ada guru yang hanya digaji 100ribu sampai 250 ribu perbulan. Uang 100 ribu sangat tidak layak untuk hidup selama satu bulan, terlebih bagi guru yang sudah berkeluarga. Kesenjangan sosial tersebut maka pendidikan Indonesia tidak akan berkembang. Prinsip keadilan dikalahkan oleh prinsip ketamakan, prinsip keikhlasan kalah dengan tuntutan materil.

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Perlunya Pendidikan yang Bermoral

Memang harus kita akui ada diantara (oknum) generasi muda saat ini yang mudah emosi dan lebih mengutamakan otot daripada akal pikiran. Kita lihat saja, tawuran bukan lagi milik pelajar SMP dan SLTA tapi sudah merambah dunia kampus (masih ingat kematian seorang mahasiswa di Universitas Jambi, awal tahun 2002 akibat perkelahian didalam kampus). Atau kita jarang (atau belum pernah) melihat demonstrasi yang santun dan tidak menggangu orang lain baik kata-kata yang diucapkan dan prilaku yang ditampilkan. Kita juga kadang-kadang jadi ragu apakah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa murni untuk kepentingan rakyat atau pesanan sang pejabat.

Kita dan saya sebagai Generasi Muda sangat perihatin dengan keadaan generasi penerus atau calon generasi penerus Bangsa Indonesai saat ini, yang tinggal, hidup dan dibesarkan di dalam bumi republik ini. Untuk menyiapkan generasi penerus yang bermoral, beretika, sopan, santun, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu dilakukan hal-hal yang memungkin hal itu terjadi walaupun memakan waktu lama.

Pertama, melalui pendidikan nasional yang bermoral (saya tidak ingin mengatakan bahwa pendidikan kita saat ini tidak bermoral, namun kenyataanya demikian di masyarakat). Lalu apa hubungannya Pendidikan Nasional dan Nasib Generasi Penerus? Hubungannya sangat erat. Pendidikan pada hakikatnya adalah alat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas unggul. Dan sumber daya manusia tersebut merupakan refleksi nyata dari apa yang telah pendidikan sumbangankan untuk kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Apa yang telah terjadi pada Bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai sumbangan pendidikan nasional kita selama ini.

Pendidikan nasional selama ini telah mengeyampingkan banyak hal. Seharusnya pendidikan nasional kita mampu menciptakan pribadi (generasi penerus) yang bermoral, mandiri, matang dan dewasa, jujur, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berperilaku santun, tahu malu dan tidak arogan serta mementingkan kepentingan bangsa bukan pribadi atau kelompok.Tapi kenyataanya bisa kita lihat saat ini. Pejabat yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme baik di legislative, ekskutif dan yudikatif semuanya orang-orang yang berpendidikan bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka bergelar dari S1 sampai Prof. Dr. Contoh lainnya, dalam bidang politik lebih parah lagi, ada partai kembar , anggota dewan terlibat narkoba, bertengkar ketika sidang, gontok-gontokan dalam tubuh partai karena memperebutkan posisi tertentu (Bagaimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat kalau dalam diri partai saja belum kompak).

Kembali ke pendidikan nasional yang bermoral (yang saya maksud adalah pendidikan yang bisa mencetak generasi muda dari SD sampai PT yang bermoral. Dimana proses pendidikan harus bisa membawa peserta didik kearah kedewasaan, kemandirian dan bertanggung jawab, tahu malu, tidak plin-plan, jujur, santun, berahklak mulia, berbudi pekerti luhur sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada keluarga, masyarakat atau bangsa setelah menyelesaikan pendidikannya.Tetapi sebaliknya, mereka bisa membangun bangsa ini dengan kekayaan yang kita miliki dan dihargai didunia internasional. Kalau perlu bangsa ini tidak lagi mengandalkan utang untuk pembangunan. Sehingga negara lain tidak seenaknya mendikte Bangsa ini dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan kata lain, proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik harus dilakukan dengan gaya dan cara yang bermoral pula. Dimana ketika berlangsung proses tranformasi ilmu pengetahuan di SD sampai PT sang pendidik harus memiliki moralitas yang bisa dijadikan panutan oleh peserta didik. Seorang pendidik harus jujur, bertakwa, berahklak mulia, tidak curang, tidak memaksakan kehendak, berperilaku santun, displin, tidak arogan, ada rasa malu, tidak plin plan, berlaku adil dan ramah di dalam kelas, keluarga dan masyarakat. Kalau pendidik mulai dari guru SD sampai PT memiliki sifat-sifat seperti diatas. Negara kita belum tentu morat-marit seperti ini.

Kedua, Perubahan dalam pendidikan nasional jangan hanya terpaku pada perubahan kurikulum, peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan fasilitas. Misalkan kurikulum sudah dirubah, anggaran pendidikan sudah ditingkatkan dan fasilitas sudah dilengkapi dan gaji guru/dosen sudah dinaikkan, Namun kalau pendidik (guru atau dosen) dan birokrat pendidikan serta para pembuat kebijakan belum memiliki sifat-sifat seperti diatas, rasanya perubahan-perubahan tersebut akan sia-sia. Implementasi di lapangan akan jauh dari yang diharapkan Dan akibat yang ditimbulkan oleh proses pendidikan pada generasi muda akan sama seperti sekarang ini. Dalam hal ini saya tidak berpretensi menyudutkan guru atau dosen dan birokrat pendidikan serta pembuat kebijakan sebagai penyebab terpuruknya proses pendidikan di Indonesia saat ini. Tapi adanya oknum yang berperilaku menyimpang dan tidak bermoral harus segera mengubah diri sedini mungkin kalau menginginkan generasi seperti diatas.

Selain itu, anggaran pendidikan yang tinggi belum tentu akan mengubah dengan cepat kondisi pendidikan kita saat ini. Malah anggaran yang tinggi akan menimbulkan KKN yang lebih lagi jika tidak ada kontrol yang ketat dan moralitas yang tinggi dari penguna anggaran tersebut. Dengan anggaran sekitar 6% saja KKN sudah merajalela, apalagi 20-25%.

Ketiga, Berlaku adil dan Hilangkan perbedaan. Ketika saya masih di SD dulu, ada beberapa guru saya sangat sering memanggil teman saya maju kedepan untuk mencatat dipapan tulis atau menjawab pertanyaan karena dia pintar dan anak orang kaya. Hal ini juga berlanjut sampai saya kuliah di perguruan tinggi. Yang saya rasakan adalah sedih, rendah diri, iri dan putus asa sehingga timbul pertanyaan mengapa sang guru tidak memangil saya atau yang lain. Apakah hanya yang pintar atau anak orang kaya saja yang pantas mendapat perlakuan seperti itu.? Apakah pendidikan hanya untuk orang yang pintar dan kaya? Dan mengapa saya tidak jadi orang pintar dan kaya seperti teman saya? Bisakah saya jadi orang pintar dengan cara yang demikian?

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Modal Sosial Pendidikan Indonesia

Modal sosial pendidikan timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam komunitas pendidikan. Meskipun interaksi terjadi karena sebagai alasan,orang-orang berinteraksi,berkomunikasi,dan kemudian menjalin kerja sama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Interaksi semacam ini melahirkan Modal Sosial Pendidikan yang ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama,yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang.

1.           kepercayaan.

Secara umum orang tua menginginkan pendidikan yang lengkap untuk anak-anak mereka. Mereka menginginkan generasi mudanya dapat bertahan hidup dan berkembang menjadi warga negara yang berbudaya dan berpendidikan serta memiliki kemampuan untuk berperan secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Fiske, 1993 bahwa orang tua adalah pelanggan utama sekolah yang mempunyai tujuan pokok agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, bagaimana sebuah sekolah menciptakan kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah tersebut. Pengoptimalan sumber daya yang ada memang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang membangun nilai tambah bagi lembaga pendidikan.

2.           Jaringan Sosial (partisipasi, solidaritas, kerjasama)

Jaringan sosial terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran. Sementara itu kepemimpinan sosial terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal atau keagamaan. Seluruh kepemimpinan sosial muncul dari proses demokrasi. Dalam demokrasi yang dominan adalah adu konsep rasional dan gagasan terhadap suatu kemajuan.

Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pihak luar.

  1. Pranata Sosial (nilai-nilai bersama, aturan-aturan)

Pranata Sosial adalah wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Horton dan Hunt mengartikan pranata sosial sebagai suatu hubungan sosial yang terorganisir yang memperlihatkan nilai-nilai dan prosedur-prosedur yang sama dan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar teertentu dalam masyarakat.

Keterangan Contoh di sekolah sebagi lembaga sosial budaya untuk memperoleh pendidikan mempunyai aturan-aturan. setiap orang harus berperillaku sesuai dengan aturan-aturan tertentu sehingga proses pendidikan berjalan dg baik. Begitu juga di bank, mempunyai aturan sendiri, setiap karyawan harus berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.Sebagai sebuah bangsa atau kelompok, masyarakatIndonesiamemiliki unsur-unsur kebudayaan sendiri. Salah satu unsurnya adalah organisasi sosial. Di dalam organisasi sosial yang terbangun dalam kebudayaan bangsaIndonesia, pemerintah baik dari pusat hingga daerah merupakan bagiannya. Dalam masing-masing unsur kebudayaan bangsaIndonesiaterdapat pranata-pranata yang disepakati bersama. Pranata-pranata inilah yang kemudian dilaksanakan bersama untuk menjalankan kehidupan bangsa tersebut sebagai sebuah kelompok masyarakat. Kota Surakarta sebagai bagian dari bangsaIndonesiajuga berkewajiban untuk menjalankan pranata sosial yang sudah terbangun. Salah satu wujud pranata tersebut adalah peraturan peundang-undangan. Peraturan perundang-undangan atau pranata tersebut juga mengatur banyak hal yang terkait dengan pelaksanaan sistem sosial di dalamnya. Salah satunya diKotaSolo.

Amanat dari pranata sosial yang disepakati mengatur tentang bagaimana agar komunikasi antar kelompok dalam masyarakatnya terbangun dengan baik, tidak saling berbenturan, dapat bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, saling memahami, tidak saling menganggu, sejahtera, dan lain sebagainya. Pemerintah merupakan satu organisasi sosial yang bertugapranata social yang sudah disepakati. Dari pranata-pranata social ini diturunkan kembali kedalam aturan-atauran yang lebih kecil. Misalnya, ketika menggunakan fasilitas publik maka kepentingan anggota masyarakat lain juga harus dipikirkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penggunaan fasilitas tersebut. Hal inilah yang kemudian menginisiasi munculnya retribusi, pajak (meskipun sebagian orang ada juga yang menyamakan dengan upeti), sumbangan dan lain-lain.

D. PROBLEMATIKA MODAL SOSIAL PENDIDIKAN

Problematika modal sosial dalam pendidikan yang sering muncul pada masyarakat yakni sebagai berikut:

  1. 1.           Kepercayaan

Masalah kepercayaan diIndonesiayakni banyaknya wargaIndonesiasendiri yang tidak percaya pendidikan di Negaranya sendiri. Mereka lebih memilih mengirim anaknya untuk menempuh pendidikan di luar negeri,dengan alasan pendidikan disanalebih optimal daripada di Indonesia. Dengan adanya fenomena seperti ini,membuka lebar kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakatIndonesiasemakin pudar. Selanjutnya siapa yang akan menjadi generasi penerus bangsa selanjutnya. Apakah kejadian seperti ini akan terus terjadi pada masyarakatIndonesia.

2.           Jaringan Sosial

Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP(Badan Hukum Pendidikan) maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

  1. 3.           Pranata Sosial

Pelanggaran norma, krisis kepemimpinan, kerenggangan hubungan sosial dan dehumanisasi, kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial, sentimen kelompok, meningkatnya semangat individualisme dan merebahnya nilai budaya material. Bila kondisi ini dibiarkan maka akan berakibat pada anomalis, pembangkangan, konflik dan perilaku menyimpang. Komunitas,muncul sikap baru dari komunitas dalam bentuk apatis, pragmatis, pengingkaran dan budaya potong kompas (menerobos).

Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja (pelajar) yang di antara akibatnya menjerumuskan para pelajar pada seks bebas,misalnya. Hal ini merupakan sebuah keadaan yang menunjukan tidak relevannya sistem pendidikan yang selama ini diselenggarakan dengan upaya membentuk manusia indonesia yang berkepribadian dan berakhlak mulia sebagaimana dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional sendiri (Psl.2 UU No.20/2003), karena realitas justru memperlihatkan kontradiksinya. Siswa sebagai bagian dari masyarakat mendapatkan pendidikan di sekolah dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat lebih baik ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Namun karena kehidupan di tengah-tengah masyarakat secara umum berlangsung dengan sekuler, ditambah lagi dengan proses pendidikan dalam satuan pendidikan dalam kerangka sekulerisme juga, maka siklus ini akan semakin mengokohkan kehidupan sekulerisme yang makin meluas.

Jadi ,dengan adanya ketidakseimbangan antara kehidupan ini,memungkinkan moral serta nilai “ nilai yang menjadi dasar kehidupan misalnya nilai agama pada remaja atau para peserta didik mudah goyah dan bila fenomena ini berlangsung terus menerus,kemungkinan besar moral penerus bangsa kita akan semakin tidak baik.

E. SOLUSI PROBLEMATIKA MODAL SOSIAL PENDIDIKAN

Untuk menyelasaikan masalah-masalah cabang di atas, diantaranya juga tetap tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah mendasar. Sehingga dalam hal ini diantaranya secara garis besar ada dua solusi yaitu:

Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, antara lain: sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, ideologi, dan lainnya. Dengan demikian, penerapan ekonomi syari ™ah sebagai pengganti ekonomi kapitalis ataupun sosialis akan menyeleraskan paradigma pemerintah dan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk kewajiban negara kepada rakyatnya dengan tanpa adanya pembebanan biaya yang memberatkan ataupun diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki sumber dana (capital).

Penerapan sistem politik islam sebagai pengganti sistem politik sekuler akan memberikan paradigma dan frame politik yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat sebagai bentuk perjuangan untuk menjamin terlaksananya pengaturan berbagai kepentingan ummat oleh penguasa termasuk diantaranya dalam bidang pendidikan. Sehingga bukan malah sebaliknya menyengsarakan ummat dengan memaksa mereka agar melayani penguasa. Penerapan sistem sosial yang islami sebagai pengganti sistem sosial yang hedonis dan permisif akan mampu mengkondisikan masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban terikat pada hukum-hukum syari ™at sehingga peran mereka dalam mensinergiskan pendidikan di sekolah adalah dengan memberikan tauladan tentang aplikasi nilai-nilai pendidikan yang diperoleh siswa di sekolah.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Diantaranya:
Secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah yang merupakan milik ummat. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintahpun dapat menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat usia sekolah dan siapapun yang belum bersekolah baik untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) maupun menengah (SLTA), bahkan harus pula berlanjut pada jenjang perguruan tinggi. merekrut jumlah tenaga pendidik sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan berkualitas untuk menunjang proses belajar-mengajar.

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment

Pendidikan di Indonesia

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berada ditengah proses transisi dan perubahan sosial serta budaya yang pesat, sebagai bentuk masyarakat yang mulai memasuki budaya modern dan kontemporer, hal ini membawa dampak banyaknya warga masyarakat yang semakin menjauhkan diri dari pranata sosial dan budaya asli sehingga masyarakat semakin memandang nilai etika dan moral tidak begitu mengikat dan tidak menjadi dasar kehidupan. Masyarakat Indonesia telah menjadi masyarakat terbuka dan menerima budaya global serta secara terbuka menerima unsur dan nilai budaya asing. Dunia pendidikan di Indonesia juga terkena imbas dari serangkaian dampak perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi. Proses globalisasi telah membuat perubahan yang besar dalam lapangan ekonomi dan politik, karena itu mau tidak mau juga akan menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam bidang pendidikan baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Saat sekarang terjadi reorientasi pendidikan baik pada tingkat kelembagaan, kurikulum maupun manajemen sesuai dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam proses globalisasi tersebut.

Pendidikan Mahal

Pepatah barat kaum kapitalis menyebutkan  “tidak ada sarapan pagi yang gratis”. Tampaknya pepatah ini mulai digunakan oleh beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia dalam menjalankan visi pendidikannya. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memasang tarif yang gila-gilaan, akibatnya sebagian besar orang tua dan anak anak lulusan SMA menjadi kelimpungan. Impian untuk dapat mengenyam pendidikan di PTN favorit seakan dihadang ranjau yang membahayakan masa depannya. Ada sebuah fenomena menarik dikalangan PTN besar dan favorit di Indonesia yang terkesan “money oriented”, hanya bersifat materialistis belaka, yang hanya dengan sebuah argumentasi bahwa subsidi dari pemerintah/negara untuk PTN minim sekali dan tidak dapat memenuhi kebutuhan PTN. PTN ini telah membuat kebijakan pembayaran uang kuliah yang sulit dijangkau masyarakat umum, tanpa mau berpikir panjang mencari sumber sumber dana alternatif selain “memeras” mahasiswanya.

Pihak PTN berpikir bahwa kampus yang mereka kelola sangat marketable sehingga merekapun mengikuti hukum ekonomi, “biaya tinggi mengikuti permintaan yang naik”. Memang cukup dilematis, disatu sisi masyarakat dan negara selalu ingin meningkatkan kemampuan atau kecerdasan penerus bangsanya tetapi secara paradoks, masyarakat telah dibelenggu oleh biaya pendidikan yang mahal dan membuat seolah olah hanya kaum yang berduitlah yang mampu menyekolahkan anaknya Meski secara resmi pembukaan pasar bebas bidang pendidikan di Indonesia berlaku mulai tahun 2006 namun invasi pendidikan asing yang berimplikasi pada meningkatnya biaya pendidikan sudah lama terasa. Liberalisasi pendidikan terutama pada perguruan tinggi yang dipromosikan oleh WTO (World Trade Organization) sebetulnya dibungkus dengan sesuatu yang positip yakni agar lembaga pendidikan asing bisa memacu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia namun realitas dilapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan cita cita awalnya. Prof. Dr. Sofian Effendi, Rektor UGM mengemukakan bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2004 hanya 14%, jauh dibawah Malaysia dan Filipina yang sudah mencapai 38-40%. Memang sebuah angka partisipasi pendidikan yang masih dibawah standar. Dan dengan berbekal ini, pendidikan tinggi di Indonesia semakin mahal yang semakin menjauhkan masyarakat menengah ke bawah dengan keinginan untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi negeri favorit yang murah.

Posted in Sosialita Pendidikan | Leave a comment